KKP Diminta Laksanakan Program Strategis Percepatan Pemulihan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan

22-04-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo beserta jajaran yang dilakukan secara virtual, Rabu (22/4/2020). Foto : Arief/Man

 

Komisi IV DPR RI meminta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) untuk segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 di sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat langsung dirasakan oleh pelaku utama perikanan, baik nelayan, pembudi daya ikan petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.

 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo beserta jajaran yang dilakukan secara virtual, Rabu (22/4/2020).

 

Menurut politisi Partai Golkar itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat menyerap atau mengambil produksi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman hasil masyarakat.

 

“KKP perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, agar menugaskan Perum Perindo, PT. Perinus (Persero), PT. Garam (Persero), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk dapat menyerap atau mengambil produksi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman hasil masyarkat," katanya.

 

Menurut legislator dapil Jawa Barat VII itu, di masa pandemi Covid-19 ini sektor kelautan merupakan sektor strategis yang dapat menyelamatkan Indonsia dalam hal pemenuhan bahan pokok. Untuk itu, diperlukan kebijakan negara untuk menyerap dan membagikan kepada masayrakat terdampak. 

 

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta KPP berkoordinasi dengan BUMN untuk membeli hasil nelayan, pasalnya saat ini ada permintaan yang menurun dari ekspor ikan. “Kita harus masuk ada pendistirbusian bantuan sosial kepada masyarakat. Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan kementerian yang menangani bantuan pemerintah agar salah satu item dalam bantuan sosial bisa memasukan produk perikanan. ini akan sangat membantu nalayan dan budi daya ikan," kata politisi PDI-Perjuangan itu. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...